Komisi XI DPR Mendorong Pemerintah Untuk Memberikan Kompensasi kepada Masyarakat Rentan

Pada hari Senin, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, menyampaikan pentingnya pemerintah untuk menyediakan program kompensasi atau subsidi bagi masyarakat rentan dalam menghadapi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang direncanakan pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN tersebut.

Alasan Pentingnya Kompensasi atau Subsidi

Masyarakat rentan, seperti para pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat dengan pendapatan rendah, merupakan kelompok yang rentan terdampak oleh kenaikan tarif PPN. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk melindungi kelompok ini agar tidak terbebani secara berlebihan akibat kenaikan tarif PPN.

Upaya Komisi XI DPR

Komisi XI DPR telah meminta pemerintah untuk segera merumuskan program kompensasi atau subsidi yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih lemah.

Dampak Kenaikan Tarif PPN 12 Persen

Kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat membebani masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang efektif perlu segera diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Kesimpulan

Dengan adanya dorongan dari Komisi XI DPR, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan kompensasi atau subsidi kepada masyarakat rentan dalam menghadapi kenaikan tarif PPN 12 persen. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak oleh kebijakan tersebut.